KABAR KUNINGAN - Kabar membanggakan datang dari sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sukses mendominasi capaian sertifikasi halal di tingkat regional. Dari total kuota 10.000 sertifikat halal yang dialokasikan untuk Wilayah III Cirebon pada tahun 2025, secara mengejutkan 60 persennya atau lebih dari 6.000 sertifikat berhasil diborong oleh para pelaku usaha asal Kabupaten Kuningan. Dominasi luar biasa tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan lahir dari tangan dingin para pendamping di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Muhammadiyah Kuningan. Meski bergerak dalam berbagai keterbatasan, dedikasi mereka terbukti menjadi motor penggerak utama bagi legalitas produk lokal di "Kota Kuda". Apresiasi dan Decak Kagum Tokoh Masyarakat Keberhasilan masif tersebut langsung memantik reaksi positif dari berbagai kalangan. Sepertihalnya disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Kuningan, Didin Syafarudin. Ia secara terbuka menyatakan apresiasi dan rasa bangganya atas kinerja tim di lapangan yang dinilai sangat militan dalam membantu rakyat kecil.

"Saya sebagai bagian dari masyarakat sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman LP3H. Dengan segala keterbatasannya, namun berbekal disiplin dan kekompakan yang luar biasa, mampu melahirkan lebih dari 6.000 sertifikat halal untuk UKM Kuningan. Ini adalah prestasi yang benar-benar tidak main-main," ucapnya. Pernyataannya bukan tanpa alasan. Jika menengok perbandingan di Wilayah III Cirebon (Ciayumajakuning), keberhasilan Kuningan mengamankan 60 persen kuota menunjukkan kesadaran pelaku UKM setempat dan keaktifan para pendamping berada satu langkah di depan dibandingkan daerah tetangga. Filosofi Membangun Negeri dari Desa Baginya, sertifikasi halal bukan hanya urusan administratif atau selembar kertas semata. Namun sebagai pilar penguat ekonomi nasional yang harus dimulai dari akar rumput. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian (Diskopdagperin), Kuningan memang menyimpan potensi puluhan ribu UKM yang bergerak di sektor pengolahan makanan hingga industri kreatif. "Negara akan menjadi kuat apabila ekonomi masyarakat desanya kuat. Itulah mengapa membangun negeri harus dimulai dari desa," tuturnya.

Ia menitipkan pesan penting bahwa sertifikat halal adalah amanah. Setelah mengantongi izin halal, pelaku UKM wajib menjaga integritas produknya. Di sisi lain, mendesak pemerintah dan instansi terkait agar tetap proaktif memberikan pengawasan serta bimbingan berkelanjutan supaya UKM Kuningan benar-benar bisa naik kelas. Ambisi 2026: Menuju 10 Ribu Sertifikat Koordinator Lembaga P3H Wilayah III Cirebon, Didin Miftahudin, memaparkan, pihaknya kini membidik target yang lebih besar di tahun 2026 karena minimal 10.000 sertifikat halal gratis. Target tersebut didukung kuota nasional program sertifikat halal gratis (Sehati) yang mencapai 1,3 juta. "Pada 2025 lalu, kami hanya bergerak efektif selama empat bulan dengan kekuatan 80 personel, namun sudah mampu menembus angka 6.000. Dengan persiapan yang lebih matang di tahun ini, kami optimis bisa membantu lebih banyak masyarakat, minimal targetnya 10 ribu sertifikat halal," ujarnya.

Dirinya menjamin syarat pendaftaran sangat sederhana, cukup dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sampel produk untuk diteliti oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Seluruh proses, mulai dari pendampingan hingga penerbitan yang memakan waktu sekitar 12 hari kerja dan dipastikan gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Ditambah lagi dibantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sumber Artikel berjudul " Kuningan Dominasi 60% Kuota Wilayah, 6.000 UKM Berhasil Kantongi Sertifikat Halal Gratis: Ini Respon Warga ", selengkapnya dengan link: https://kabarkuningan.pikiran-rakyat.com/kabar-kuningan/pr-4139923235/kuningan-dominasi-60-kuota-wilayah-6000-ukm-berhasil-kantongi-sertifikat-halal-gratis-ini-respon-warga?page=2