RRI.CO.ID, Kuningan - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan menegaskan sikap penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PDIP menilai wacana tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mengatakan sikap tersebut sejalan dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang menegaskan Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

“Pilkada langsung adalah amanat reformasi, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Ini tidak boleh ditarik kembali,” ujar Nuzul, Sabtu, 24 Januari 2026.

Menurutnya, selain menjadi bagian dari perjuangan reformasi, secara konstitusional Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Pilkada masuk dalam rezim Pemilu. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Nuzul menilai, jika mekanisme Pilkada dikembalikan melalui DPRD, maka hak politik rakyat akan tereduksi dan berpotensi hanya menguntungkan kelompok elite tertentu.

“Secara pribadi mungkin anggota DPRD akan merasa senang jika Pilkada dipilih oleh mereka. Tapi esensi demokrasi akan hilang. Ini kemunduran karena kedaulatan rakyat diambil alih demi kepentingan elite,” kata menegaskan.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar wacana tersebut, Nuzul menilai hal itu tidak tepat. Menurutnya, penghematan anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak demokrasi rakyat.

“Jangan berlindung di balik alasan anggaran. Masih banyak cara lain untuk efisiensi,” ucapnya.

Ia justru menyoroti praktik-praktik yang dinilai menjadi sumber pemborosan dan mencederai demokrasi, seperti politik uang dan mahar politik yang tinggi.

“Yang tidak efisien itu justru pengeluaran yang melanggar aturan, seperti politik uang dan mahar politik,” ujarnya mengakhiri. 

Sumber: https://rri.co.id/daerah/2129260/pdip-kuningan-tegas-tolak-wacana-pilkada-dipilih-dprd