KABAR KUNINGAN - Isu pengelolaan mata air Gunung Ciremai kini menjadi sorotan tajam. DPRD Kabupaten Kuningan mulai menunjukkan aktivitas pengawasan yang intensif. Mereka melakukan kunjungan lapangan bahkan hingga mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Namun, langkah tersebut justru memicu kritik terkait momentum pergerakannya. Sementara itu, tata kelola air di kawasan Gunung Ciremai menuntut keterbukaan data yang mutlak. Masyarakat Kuningan menunggu tindakan tegas yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Jika hak dasar atas air saja harus diperjuangkan lewat kegaduhan, maka sistem pengawasan kebijakan publik perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerhati Kebijakan Publik, Dadan Satyavadin, mempertanyakan mengapa langkah tersebut baru dilakukan sekarang. Padahal, persoalan air di kawasan Gunung Ciremai bukanlah masalah baru. Konflik ini sudah berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian yang konkret. Masalah utamanya meliputi lemahnya legalitas, minimnya kajian lingkungan hingga tumpang tindih kewenangan.

 su ini mencuat kembali bukan karena inisiatif murni dari legislatif. Justru kelompok pemuda, aktivis lingkungan dan masyarakat sipil yang lebih dulu bergerak. Mereka mengumpulkan data dan menyuarakan ketidakadilan di lapangan. Tekanan dari arus bawah inilah yang akhirnya memaksa isu air masuk ke ruang politik formal. Kondisi tersebut membuat fungsi pengawasan DPRD terkesan reaktif. Semestinya lembaga perwakilan rakyat bekerja secara sistemik dan preventif. Namun yang terjadi saat ini, DPRD Kuningan baru merespons setelah kegaduhan di tengah masyarakat menguat. Hal itu memicu persepsi dugaan bahwa dewan hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran politik.

 su ini mencuat kembali bukan karena inisiatif murni dari legislatif. Justru kelompok pemuda, aktivis lingkungan dan masyarakat sipil yang lebih dulu bergerak. Mereka mengumpulkan data dan menyuarakan ketidakadilan di lapangan. Tekanan dari arus bawah inilah yang akhirnya memaksa isu air masuk ke ruang politik formal. Kondisi tersebut membuat fungsi pengawasan DPRD terkesan reaktif. Semestinya lembaga perwakilan rakyat bekerja secara sistemik dan preventif. Namun yang terjadi saat ini, DPRD Kuningan baru merespons setelah kegaduhan di tengah masyarakat menguat. Hal itu memicu persepsi dugaan bahwa dewan hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran politik.

 Wacana pembentukan Pansus juga menjadi ujian berat bagi kredibilitas dewan. Namun dirinya mengingatkan agar tidak hanya menjadi instrumen politik jangka pendek. Pansus harus berani membuka sejarah kebijakan masa lalu dan mengungkap kemungkinan adanya kelalaian struktural. Keberanian politik sangat dibutuhkan karena air menyangkut hak hidup orang banyak. "Kritik terhadap DPRD Kuningan ini bertujuan untuk menguatkan peran lembaga legislatif. karena masyarakat merindukan sosok wakil rakyat yang visioner dan hadir sebelum masalah membesar. Legitimasi politik akan terbangun jika dewan mampu menunjukkan keberpihakan pada keadilan sumber daya alam,"


Sumber Artikel berjudul " Polemik Air Ciremai: DPRD Kuningan Baru Bergerak Setelah Rakyat Berteriak ", selengkapnya dengan link: https://kabarkuningan.pikiran-rakyat.com/kabar-kuningan/pr-4139997221/polemik-air-ciremai-dprd-kuningan-baru-bergerak-setelah-rakyat-berteriak